nusakini.com--Ada aturan baru yang diberlakukan dalam distribusi kuota haji tahun ini. Daerah yang kuotanya tidak terserap habis, sisanya bisa diberikan ke provinsi lain yang masih dalam satu embarkasi. 

Aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 75 tahun 2017 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1438H/2017M yang ditandatangani 9 Februari lalu. Diktum keenam KMA ini mengatur, "Apabila terdapat provinsi yang tidak memenuhi kuota haji reguler pada saat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi, maka sisa kuota provinsi yang bersangkutan dapat diberikan kepada provinsi lain dalam satu embarkasi". 

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori menjelaskan bahwa semangat dari kebijakan ini adalah mengoptimalkan serapan kuota. Melalui kebijakan ini, kuota haji diharapkan dapat terserap lebih maksimal sehingga tidak ada lagi sisa. 

"Semangatnya untuk menghabiskan kuota. Harapannya seluruh kuota terserap," tegas Ahda saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (22/02). 

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk pengisian kuota yang kosong karena ada jemaah batal berangkat dengan berbagai sebab menjelang keberangkatan. Kuota tersebut tidak bisa lagi diisi oleh provinsi yang bersangkutan karena kelompok terbangnya jelang atau bahkan sudah berangkat. 

Kuota yang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh provinsi lain yang siap dan dalam satu embarkasi dengan catatan masih dimungkinkan untuk melakukan proses pemvisaan. "Misalnya dari provinsi Papua yang berangkat dari embarkasi Makassar. Saat kloternya sudah berangkat semua, ternyata masih ada kuota yang tidak terisi karena di akhir keberangkatan berhalangan berangkat. Jika saat itu masih ada kesempatan memvisa, maka itu bisa dimanfaatkan provinsi lain yang masih satu embarkasi," terang Ahda. 

Hal sama ditegaskan oleh Kasubdit Pendaftaran Noer Aliya Fitra, bahwa aturan baru ini diterapkan dalam rangka pemanfaatan kuota supaya tidak terjadi kekosongan seat saat pemberangkatan. Menurut pria yang akrab disapa Nafit ini, sering terjadi kuota haji satu provinsi yang awalnya sudah terserap semua karena jemaahnya sudah melunasi, menjelang keberangkatan ternyata ada yang batal.

"Dalam rangka mengisi kekosongan, kuota tersebut bisa digantikan oleh provinsi lain yang siap dan dalam satu embarkasi," tandasnya. 

Nafit menambahkan bahwa ada 13 embarkasi haji yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu: 

1. Embarkasi Aceh (BTJ) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Aceh 

• Antrian Malaysia 141 Tahun, Indonesia 43 Tahun, Ini Persamaan dan Perbedaan Haji Kedua Negara
• Misi Haji Indonesia & Malaysia Evaluasi Kenaikan Biaya Masyair
• Kehilangan 3500 Riyal di Kamar, Kadaker: Uang Jemaah Haji Diganti Manajemen Hotel
• Jemaah ke Madinah, Kadaker Makkah: Mereka Sudah Selesaikan Seluruh Rangkaian Ibadah Hajinya
• Ada Denda, Jemaah kembali Diingatkan Tidak Merokok di sekitar Nabawi

2. Embarkasi Medan (MES) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Sumut

3. Embarkasi Batam (BTH) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Riau, Kepri, Kalbar, Jambi

4. Embarkasi Padang (PDG) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Sumbar dan Bengkulu

5. Embarkasi Palembang (PLM) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Sumsel dan Babel 

6. Embarkasi Jakarta (JKG) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Lampung, Banten, DKI

7. Embarkasi Jakarta (JKS) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Jabar

8. Embarkasi Solo (SOC) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Jateng

9. Embarkasi Surabaya (SUB) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Jatim, Bali, NTT 

10. Embarkasi Lombok (LOP) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi NTB

11. Embarkasi Banjarmasin (BDJ) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Kalteng dan Kalsel

12. Embarkasi Balikpapan (BPN) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Kaltim, Sulut, Sulteng

13. Embarkasi Ujungpandang (UPG) untuk pemberangkatan jemaah dari provinsi Sulsel, Sulbar, Gorontalo, Sultra, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.(p/ab)